Bad-kleinen-info.de – Potensi kredit karbon RI tengah menjadi sorotan. Menteri Kehutanan dan Lingkungan Hidup, Raja Juli Antoni, mengungkapkan bahwa Indonesia memiliki potensi kredit karbon mencapai 13,4 miliar ton CO2. Jika potensi tersebut dimanfaatkan optimal. Nilai ekonominya bisa mencapai Rp41,7 triliun hingga Rp127,98 triliun per tahun, tergantung pada harga karbon di pasar global.
Read More : DPRD Provinsi Gorontalo Perkuat Pengawasan Lingkungan Tambang
Nilai Ekonomi Kredit Karbon Indonesia
Raja Juli menjelaskan, apabila kredit karbon diperdagangkan dengan harga 5 dolar AS per ton CO2. Maka nilai ekonominya bisa mencapai Rp41,7 triliun per tahun. Namun, jika harga naik menjadi 15 dolar AS per ton CO2, maka potensi nilai tersebut melonjak hingga Rp127,98 triliun per tahun. Pernyataan ini disampaikan di Jakarta pada Jumat (tanggal belum disebutkan), sebagai bagian dari upaya pemerintah mendorong sektor lingkungan hidup menjadi motor ekonomi hijau nasional.
Landasan Hukum, Perpres Nomor 110 Tahun 2025
Presiden Prabowo Subianto telah menandatangani Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 110 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Instrumen Nilai Ekonomi Karbon (NEK) dan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca Nasional. Aturan ini menjadi landasan bagi Indonesia dalam mencapai komitmen iklim global atau Nationally Determined Contribution (NDC).
Tantangan dan Upaya Pemerintah
Meski memiliki potensi besar, pasar karbon Indonesia dinilai masih lesu sejak Bursa Karbon Indonesia diluncurkan pada 26 September 2023. Untuk itu, Kementerian Kehutanan tengah menyempurnakan regulasi agar perdagangan karbon bisa berjalan efektif dan memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat.
Salah satu langkah nyata adalah program reforestasi lahan kritis seluas 12 juta hektare, sebagaimana disampaikan Presiden Prabowo dalam Sidang Umum PBB. Program ini diharapkan menjadi proyek besar penghasil kredit karbon. Selain itu, perhutanan sosial di lahan seluas 8,3 juta hektare juga berpotensi memberi keuntungan ganda bagi petani hutan, dari hasil pertanian sekaligus kredit karbon.
Agenda Internasional, COP30 di Brasil
Raja Juli akan mewakili Indonesia dalam Konferensi Perubahan Iklim PBB (COP30) di Belem, Brasil, pada 6–7 November 2025. Dalam forum tersebut, Indonesia akan menyampaikan komitmen nasional terhadap isu perubahan iklim. Ia juga akan mendampingi Hashim Djojohadikusumo, yang ditunjuk sebagai Utusan Khusus Presiden bidang Perubahan Iklim dan Energi.
Selain COP30, Raja Juli akan menghadiri United for Wildlife Global Summit di Rio de Janeiro pada 4 November 2025 dan business roundtable meeting di São Paulo pada 8 November. Dalam kesempatan itu, pemerintah dijadwalkan menandatangani nota kesepahaman (MoU) dengan Integrity Council for Voluntary Carbon Market (ICVCM) untuk memperkuat integritas pasar karbon Indonesia.
Baca juga: Karawo Lokal Dipromosikan Di Festival Budaya Provinsi, Reaksi Netizen?
Menjaga Integritas Pasar Karbon
Raja Juli menegaskan bahwa kerja sama dengan ICVCM penting untuk memastikan tidak ada praktik carbon leaking atau greenwashing. Ia menekankan bahwa kredit karbon Indonesia harus memiliki nilai ekonomi yang nyata dan berkelanjutan. “Kita jaga sama-sama integritas karbon kita ini, sehingga apa yang dikerjakan petani sosial punya nilai ekonomi yang lebih baik. Ini adalah bentuk nyata dari green investment,” ujarnya.