Bad-kleinen-info.de – Ekonom Celios Nailul Huda, mengingatkan agar pemerintah dan lembaga keuangan berhati-hati dalam pengelolaan aliran dana ke program Kopdes Merah Putih. Menurutnya, kebijakan pembiayaan ini berpotensi menimbulkan risiko besar jika tidak diawasi secara ketat dan transparan.
Read More : Politik Anggaran! Dprd Gorontalo Minta Audit Dana Stunting Yang Diduga Tidak Tepat Sasaran!
Pembiayaan kepada Kopdes Merah Putih akan dilakukan oleh Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) dengan jaminan dari dana desa. Langkah ini dinilai strategis untuk memperkuat ekonomi desa, namun tetap mengandung risiko yang tidak kecil. “Jadi harus benar-benar berhati-hati dalam pemanfaatannya,” ujar Nailul saat dihubungi di Jakarta, Jumat.
Risiko Gagal Bayar Capai 5 Persen
Nailul mengungkapkan, berdasarkan kajian Celios, tingkat risiko gagal bayar utang Kopdes Merah Putih bisa mencapai 4–5 persen per tahun. Dana pembiayaan ini berasal dari Saldo Anggaran Lebih (SAL) yang telah dialihkan ke Himbara senilai Rp200 triliun, ditambah dengan anggaran dari APBN 2025 sebesar Rp16 triliun, sehingga total dana mencapai Rp216 triliun.
“Jika seluruh Rp216 triliun itu disalurkan ke Koperasi desa Merah Putih, potensi kegagalannya bisa mencapai Rp10 triliun sendiri,” jelasnya. Untuk meminimalkan risiko tersebut, pemerintah menetapkan skema penjaminan melalui dana desa dengan batasan tertentu. Namun, menurut Nailul, kebijakan itu berpotensi membebani keuangan desa yang saat ini sudah menanggung banyak program.
Dampak Terhadap Pembangunan Desa
Dana desa selama ini digunakan untuk berbagai keperluan seperti pembangunan infrastruktur, penguatan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), hingga program bantuan sosial. Jika dana tersebut dialihkan untuk menjamin utang Koperasi desa Merah Putih, maka pembangunan desa bisa terhambat. “Ketika dana desa harus menjadi jaminan gagal bayar utang Kopdes Merah Putih, pembangunan di desa bisa mandek. Pemerintah harus bertanggung jawab jika kemiskinan meningkat akibat kebijakan ini,” tegas Nailul.
Pemerintah Pastikan Skema Aman
Sementara itu, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memastikan bahwa pembiayaan Kopdes Merah Putih sudah memiliki skema yang jelas. Ia menyebut telah menandatangani surat pinjaman antara Himbara dan Kopdes Merah Putih dengan jaminan dana desa. Hal tersebut diungkapkan setelah rapat bersama COO Danantara Indonesia Dony Oskaria dan Menteri Koperasi Ferry Juliantono pada Kamis (23/10).
Baca juga: Ekonomi Kreatif! Motif Karawo Gorontalo Laris Manis Di Pasar Nasional Dan Internasional!
“Dana Rp200 triliun sudah kami sediakan di perbankan. Ditambah Rp16 triliun lagi, jumlahnya besar sekali. Jadi tidak ada masalah dari sisi anggaran,” ujar Purbaya. Dengan dana sebesar itu, pemerintah optimistis Kopdes Merah Putih dapat menjadi motor penggerak ekonomi desa. Namun, para ekonom tetap menekankan pentingnya pengawasan ketat dan tata kelola transparan agar tujuan pemberdayaan desa tidak berubah menjadi beban fiskal baru bagi negara.